Queensha.id — Jepara,
Ratusan warga yang tergabung dalam aksi “Jepara Bela Palestina” menggelar unjuk rasa di Alun-alun Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Sabtu (14/2/2026).
Massa mendesak pemerintah Indonesia meninjau kembali keikutsertaan dalam forum Board of Peace (BoP) yang disebut diinisiasi Presiden Amerika Serikat, sekaligus menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Aksi berlangsung tertib dengan atribut solidaritas untuk Palestina dan Iran. Kegiatan diisi orasi, doa bersama, serta pembacaan pernyataan sikap. Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama turut menyampaikan pandangan terkait dinamika geopolitik internasional dan posisi Indonesia dalam isu kemanusiaan global.
Syarifah Umi Kultsum menegaskan gerakan tersebut berangkat dari keberpihakan pada kemanusiaan dan kemerdekaan. Ia menilai wacana perdamaian internasional tidak dapat dilepaskan dari realitas penderitaan warga sipil di Gaza. Forum perdamaian yang tidak melibatkan pihak terdampak secara setara, menurutnya, berpotensi menjadi simbol tanpa keadilan.
Ia juga mengingatkan sejarah Indonesia yang lahir dari perlawanan terhadap penjajahan. Sikap menolak dominasi asing, kata dia, sejalan dengan semangat konstitusi. Seruan penolakan diarahkan pada berbagai kompromi internasional yang dinilai menguntungkan pihak penjajah dan tidak mencerminkan prinsip kemerdekaan.
Kiai Nur Alim dalam orasinya menyoroti rekam jejak hubungan internasional Amerika Serikat dan Israel dalam sejumlah perjanjian global. Ia menilai gagasan BoP belum memberi jaminan nyata bagi kemerdekaan Palestina. Penolakan tersebut, lanjutnya, berangkat dari posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung hukum dan konstitusi.
Ia juga menekankan hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan dan membela diri, termasuk Iran, dalam menghadapi tekanan militer dan politik. Sejarah perjuangan tokoh nasional seperti Cut Nyak Dien dan Pangeran Diponegoro disebut sebagai rujukan moral solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang masih berada dalam situasi konflik dan penjajahan.
Kiai Nur Alim mengajak peserta menjaga keteguhan moral dan solidaritas kemanusiaan sebagai bagian dari refleksi keagamaan. Menurutnya, isu Palestina bukan semata persoalan politik, tetapi juga panggilan kemanusiaan dan keadilan global.
Pada akhir kegiatan, Ridho Shahab membacakan pernyataan sikap masyarakat Jepara. Dokumen tersebut memuat sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, dorongan kembali ke jalur diplomasi multilateral melalui lembaga internasional resmi, serta penolakan terhadap kerja sama yang dinilai memberi legitimasi pada praktik penjajahan di Palestina.
Pernyataan itu juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dari kepentingan politik jangka pendek, sekaligus menyampaikan dukungan moral terhadap negara yang dinilai konsisten menghadapi tekanan global.
Aksi ditutup dengan doa bersama dan penegasan komitmen solidaritas. Penyelenggara menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian gerakan publik agar isu Palestina tetap menjadi perhatian nasional serta mendorong kebijakan luar negeri Indonesia yang berpijak pada prinsip kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan global.
***
Sumber: Ahlulbait Indonesia.
Tim Redaksi.
